Hai bro dan sis, kali ini saya ingin membahas isu yang kemarin ramai diperbincangkan oleh banyak orang, Media Sosial dan Media Televisi dengan pengesahan UU MD3 Meski telah disepakati, ada beberapa pasal dalam revisi UU MD3 yang menjadi sorotan di masyarakat. Banyak yang mengatakan pasal 122 huruf k tersebut justru membuat anggota DPR antikritik dan kebal hukum. banyak masyarakat menilai UU MD3 ini merupakan cermin mundurnya demokrasi di Indonesia. Nah, dari dari banyaknya tanggapan-tanggapan yang menduga kalau Pasal tersebut dijadikan oleh anggota DPR sebagai alat untuk membungkam para pengeritik, oleh karena hal ini penulis merasa perlu untuk melihat dari kedua sisi tentang revisi pasal UU MD3 ini, mari kita lihat pasalnya : Pasal 122 huruf k: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dilihat dari pasal tersebut yang perlu digaris bawahi adalah mere...