LOMBA KRITIK DPR
Hai bro dan sis, kali ini saya ingin membahas isu yang
kemarin ramai diperbincangkan oleh banyak orang, Media Sosial dan Media
Televisi dengan pengesahan UU MD3 Meski telah disepakati, ada
beberapa pasal dalam revisi UU MD3 yang menjadi sorotan di masyarakat. Banyak
yang mengatakan pasal 122 huruf k tersebut justru membuat anggota DPR
antikritik dan kebal hukum. banyak
masyarakat menilai UU MD3 ini merupakan cermin mundurnya
demokrasi di Indonesia. Nah, dari dari banyaknya tanggapan-tanggapan yang
menduga kalau Pasal tersebut dijadikan oleh anggota DPR sebagai alat untuk
membungkam para pengeritik, oleh karena hal ini penulis merasa perlu untuk
melihat dari kedua sisi tentang revisi pasal UU MD3 ini, mari kita lihat pasalnya
:
Pasal
122 huruf k: mengambil
langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
Dilihat dari pasal tersebut
yang perlu digaris bawahi adalah merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merendahkan berasal dari kata rendah
yang artinya :
1.
Menjadikan rendah; membawa hingga
menjadi rendah; menurunkan;
2.
Memandang rendah (hina) orang lain;
menghinakan
contoh: 'ia suka merendahkan orang lain'
contoh: 'ia suka merendahkan orang lain'
Setelah melihat arti kata merendahkan dalam KBBI menurut
penulis definisi pengkritik dalam konteks pasal 122 huruf k adalah jika anggota DPR mendapat perlakuan buruk dari
publik. Perlakuan buruk yang dimaksud misalnya ketika ada anggota DPR
tersangkut kasus korupsi, lalu ia mendapat banyak kritik dan kecaman padahal
belum ada putusan hukum yang tetap. Penulis memaknai Pasal 122 huruf k ini
bertujuan untuk mencegah munculnya opini publik yang menyudutkan sang anggota
DPR karena didalam hukum ada azaz praduga tak bersalah. Ini salah satu
penjelasan dari apa dan siapa tentang pengkritik yang bisa dipidanakan,
penjelasan tersebut dari Ketua
MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan salah satu contoh pernyataan yang bisa
dijerat dengan pasal tersebut. "Pernah ada yang mengatakan DPR rampok
semua, maling semua. Padahal kan enggak semua begitu. Nah itu yang begitu kita
anggap melemahkan marwah DPR. Dari penjelasan Ketua MKD DPR RI menurut penulis
memang betul karena tidak semua anggota DPR itu rampok uang negara ataupun
korupsi, mungkin atas dasar inilah DPR membuat pasal tersebut untuk melindungi
anggotanya ataupun kehormatan lembaganya karena DPR ini merupakan lembaga
tinggi negara jadi tidak semestinya lembaga tersebut bisa direndahkan begitu saja.
Ada yang menarik pada
saat penulis membuat tulisan ini di akun sosial media penulis dibagikan gambar
yang intinya berisi ajakan dari DPR RI untuk mengikuti lomba kritik DPR disana
tertulis ada macam-macam jenis kategori dalam mengikuti lomba kritik tersebut
dengan hadiah utama motor vespa yang
dipakai dalam film Dillan, pada awalnya penulis tidak percaya akan isi
gambar yang dibagikan di akun sosial media penulis. Akhirnya penulis mencoba
mencari-cari berita yang terkait lomba tersebut, apakah ini benar atau hanya
hoax belaka. Ternyata ini benar dan terkonfirmasi sendiri oleh Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo di salah satu media berita online, Lomba tersebut diadakan
dalam rangka peringatan HUT DPR RI yang jatuh pada 29 Agustus 2018. Lebih
lanjut Bambang Soesatyo menerangkan kritik yang bertentangan dengan prinsip
dasar Bhinneka Tunggal Ika akan ditolak oleh dewan juri. Demikian juga dengan
kritik yang mengandung hoax dan ujaran kebencian.
Dari keterangan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan diadakannya lomba
kritik DPR dengan DPR sendiri sebagai penyelenggaranya, penulis berkesimpulan
kalau kritik yang membangun serta positif tidak ada ujaran kebencian apalagi
hoax didalamnya tidak dilarang ataupun dipidana dan itupun sudah dijamin oleh Ketua
DPR sendiri. Jika bro dan sis ada yang mau ikutan lomba ini silahkan beri
kritik yang membangun agar kedepannya Lembaga DPR RI menjadi lebih baik.
Membangun negara bukan tugas presiden atau pun DPR tapi segenap lapisan
masyarakat yang ingin negara indonesia ini maju dan dihargai oleh negara-negara
didunia bukan mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. MAJU
INDONESIA DAN JAGA PERSATUAN.

Komentar
Posting Komentar