LOMBA KRITIK DPR

Hai bro dan sis, kali ini saya ingin membahas isu yang kemarin ramai diperbincangkan oleh banyak orang, Media Sosial dan Media Televisi dengan pengesahan UU MD3 Meski telah disepakati, ada beberapa pasal dalam revisi UU MD3 yang menjadi sorotan di masyarakat. Banyak yang mengatakan pasal 122 huruf k tersebut justru membuat anggota DPR antikritik dan kebal hukum. banyak masyarakat menilai UU MD3 ini merupakan cermin mundurnya demokrasi di Indonesia. Nah, dari dari banyaknya tanggapan-tanggapan yang menduga kalau Pasal tersebut dijadikan oleh anggota DPR sebagai alat untuk membungkam para pengeritik, oleh karena hal ini penulis merasa perlu untuk melihat dari kedua sisi tentang revisi pasal UU MD3 ini, mari kita lihat pasalnya :
 
 Pasal 122 huruf k: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
Dilihat dari pasal tersebut yang perlu digaris bawahi adalah merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merendahkan berasal dari kata rendah yang artinya :
1.  Menjadikan rendah; membawa hingga menjadi rendah; menurunkan;
2.  Memandang rendah (hina) orang lain; menghinakan
contoh: 'ia suka merendahkan orang lain'


Setelah melihat arti kata merendahkan dalam KBBI menurut penulis definisi pengkritik dalam konteks pasal 122 huruf k adalah jika anggota DPR mendapat perlakuan buruk dari publik. Perlakuan buruk yang dimaksud misalnya ketika ada anggota DPR tersangkut kasus korupsi, lalu ia mendapat banyak kritik dan kecaman padahal belum ada putusan hukum yang tetap. Penulis memaknai Pasal 122 huruf k ini bertujuan untuk mencegah munculnya opini publik yang menyudutkan sang anggota DPR karena didalam hukum ada azaz praduga tak bersalah. Ini salah satu penjelasan dari apa dan siapa tentang pengkritik yang bisa dipidanakan, penjelasan tersebut dari Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan salah satu contoh pernyataan yang bisa dijerat dengan pasal tersebut. "Pernah ada yang mengatakan DPR rampok semua, maling semua. Padahal kan enggak semua begitu. Nah itu yang begitu kita anggap melemahkan marwah DPR. Dari penjelasan Ketua MKD DPR RI menurut penulis memang betul karena tidak semua anggota DPR itu rampok uang negara ataupun korupsi, mungkin atas dasar inilah DPR membuat pasal tersebut untuk melindungi anggotanya ataupun kehormatan lembaganya karena DPR ini merupakan lembaga tinggi negara jadi tidak semestinya lembaga tersebut bisa direndahkan begitu saja. Ada yang menarik pada saat penulis membuat tulisan ini di akun sosial media penulis dibagikan gambar yang intinya berisi ajakan dari DPR RI untuk mengikuti lomba kritik DPR disana tertulis ada macam-macam jenis kategori dalam mengikuti lomba kritik tersebut dengan hadiah utama motor vespa yang dipakai dalam film Dillan, pada awalnya penulis tidak percaya akan isi gambar yang dibagikan di akun sosial media penulis. Akhirnya penulis mencoba mencari-cari berita yang terkait lomba tersebut, apakah ini benar atau hanya hoax belaka. Ternyata ini benar dan terkonfirmasi sendiri oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di salah satu media berita online, Lomba tersebut diadakan dalam rangka peringatan HUT DPR RI yang jatuh pada 29 Agustus 2018. Lebih lanjut Bambang Soesatyo menerangkan kritik yang bertentangan dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika akan ditolak oleh dewan juri. Demikian juga dengan kritik yang mengandung hoax dan ujaran kebencian.


Dari keterangan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan diadakannya lomba kritik DPR dengan DPR sendiri sebagai penyelenggaranya, penulis berkesimpulan kalau kritik yang membangun serta positif tidak ada ujaran kebencian apalagi hoax didalamnya tidak dilarang ataupun dipidana dan itupun sudah dijamin oleh Ketua DPR sendiri. Jika bro dan sis ada yang mau ikutan lomba ini silahkan beri kritik yang membangun agar kedepannya Lembaga DPR RI menjadi lebih baik. Membangun negara bukan tugas presiden atau pun DPR tapi segenap lapisan masyarakat yang ingin negara indonesia ini maju dan dihargai oleh negara-negara didunia bukan mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. MAJU INDONESIA DAN JAGA PERSATUAN.

Komentar